Analisis Daya Saing Teknologi di Era Otonomi Daerah

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang lahir di era reformasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000. Dasar pemikiran terbentuknya Provinsi Banten adalah pesatnya perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Pada saat pembentukannya, Provinsi Banten terdiri dari 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon dengan ibukota provinsi berada di Kabupaten Serang.
Terbentuknya Provinsi Banten hampir bersamaan dengan pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaanya dimulai bulan Januari tahun 2001. Dengan status sebagai provinsi baru, Provinsi Banten memiliki keterbatasan kemampuan manajemen dan kelembagaan. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah (pemda) dituntut untuk mandiri mengelola pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah yang terlalu tinggi dengan cara peningkatan daya saing daerah.

Permasalahan
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BPPT (2002) tentang hasil pemeringkatan Indeks Daya Saing Wilayah (IDSW) berdasarkan perspektif teknologi untuk 119 kabupaten/kota Jawa-Bali, menunjukkan bahwa tiap-tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten terletak pada kuadran yang berbeda-beda bila ditinjau dari posisi kemampuan teknologi (vertikal) dan iklim teknologi (horizontal). Posisi kuadran 1 merupakan posisi ideal, posisi kuadran 2 dan posisi kuadran 4 membutuhkan upaya tambahan untuk menuju kudran 1 dan terdapat 3 alternatif dari posisi kuadran 3 untuk menuju kuadran 1, yaitu (a) kuadran 3 melalui kuadran 2 menuju kuadran 1, (b) kuadran 3 melalui kuadran 4 menuju kuadran 1 dan (c) dari kuadran 3 langsung ke kuadran 1.
Posisi kuadran 3 ini membutuhkan usaha dan dana yang lebih besar dibandingkan kedua alternatif lainnya. Berdasarkan studi tersebut, terdapat 2 daerah yang berada di kuadran 3, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Sedangkan Kota Tangerang terletak di kuadran 1, Kabupaten Tangerang terletak di kuadran 2, serta Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon terletak di kuadran 4.

Tujuan dan Sasaran
Penentuan posisi kuadran tersebut diharapkan dapat lebih mempermudah pemda untuk menentukan strategi agar tiap-tiap kabupaten/kota dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuannya melalui peningkatan daya saing wilayah, dalam hal ini berdasarkan perspektif teknologi. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu usaha ke arah peningkatan daya saing wilayah dalam perspektif teknologi.
Posisi daerah di kuadran 3 merupakan posisi yang cukup sulit, selain karena yang telah disebutkan di atas juga karena orientasinya yang memihak pada kondisi yang lemah dan terancam. Oleh karena itu untuk Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang berada di kuadran 3 perlu adanya analisis lebih lanjut bagaimana strategi menuju kuadran 1. Seperti telah diketahui bahwa daerah yang berada di kuadran 3 memiliki 3 alternatif untuk menuju kuadran satu. Sebaiknya apakan ada perbedaan strategi antar kedua kabupaten/kota yang ada di kuadran 3.
Sebagai acuan untuk menentukan strategi yang lebih baik, potensi dan kondisi kabupaten/kota yang berada di kuadran 3 dibandingkan dengan daerah yang berada di kuadran 1 yaitu Kota Tangerang.
Ditinjau dari posisi daerah, kabupaten/kota di Provinsi Banten berada diantara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Apakah ada perbedaan IDSW secara signifikan antara kabupaten/kota yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota yang berdekatan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan asumsi bahwa kedekatan posisi wilayah dapat mempercepat dan mempermudah mobilitas ataupun transfer teknologi bagi Provinsi Banten.

Ruang Lingkup
Penelitian ini sebatas pembahasan dan analisis yang berkaitan dengan perspektif teknologi yang mendukung daya saing wilayah. Dari keempat bagian dari konsep dasar pembangunan wilayah berbasis teknologi (ditinjau dari kandungan teknologi, status teknologi, kemampuan teknologi dan iklim teknologi), hanya dibahas dari sudut kemampuan dan iklim teknologi. Keterbatasan ini dikarenakan ketersediaan data dan informasi.

Bahan dan Metode
Data yang digunakan merupakan data dari Biro Pusat Statistik, Departemen Perhubungan, Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, PT. Telkom dan PT. PLN untuk tahun yang tertentu, yaitu tahun 2000. Data tersebut terdiri atas (i) Data Potensi Desa, (ii) Kabupaten/Kota dalam Angka, (iii) Provinsi Banten dalam Angka, (iv) Statistik Keuangan Daerah, (v) Statistik Lingkungan Hidup, (vi) data telekomunikasi, (vii) data kelistrikan dan (viii) data pendidikan.
Adapun perhitungan indeks yang digunakan secara statistik dengan cara menormalkan data variabel-variabel kemampuan dan iklim teknologi. Penentuan variabel-variabel kemampuan dan iklim teknologi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim studi BPPT.
Besarnya kemampuan teknologi suatu daerah dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata dari variabel-variabel faktor kemampuan teknologi. Begitu juga cara menentukan besarnya iklim teknologi, yaitu menentukan nilai rata-rata dari variabel-variabel faktor iklim teknologi
Selanjutnya perhitungan indeks daya saing wilayah berdasarkan nilai rata-rata antara nilai kemampuan teknologi dan nilai iklim teknologi.
Untuk menunjang analisis indeks daya saing tersebut, dianalisis juga gambaran umum tentang masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan daya saing wilayah.
Analisis indeks daya saing wilayah dalam perspektif teknologi dilakukan untuk daerah yang berada di kuadran 3, yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Agar mengetahui kelemahan daerah yang berada di kuadran 3, perlu diperbandingkan dengan daerah yang berada di kuadran 1, yaitu Kota Tangerang. Selanjutnya ingin diketahui pula kesesuaian kondisi tiap-tiap kabupaten/kota dengan kebijakan-kebijakan pemda.
Meskipun metodologi yang digunakan relatif sederhana bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim studi BPPT, namun analisis yang ada lebih luas pembahasannya untuk tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Banten. Selain itu penentuan angka indeks di penelitian ini membandingkan diantara 3 provinsi, untuk mengetahui pengaruh kedua provinsi tersebut terhadap kabupaten/kota di Provinsi Banten, dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh iklim teknologi.


Penelitian Sebelumnya
Berbeda dengan hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh tim strudi BPPT, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan pemeringkatan kabupaten/kota berdasarkan daya tarik investasi untuk 134 kabupaten/kota tahun 2002 di Indonesia. Dari 6 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten hanya dianalisis 4 kabupaten/kota. Kota Tangerang di peringkat 6, Kabupaten Tangerang di peringkat 30, Kabupaten Serang di peringkat 57 dan Kabupaten Lebak di peringkat 75.
Berdasarkan hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen (LPEM) UI menunjukkan bahwa hasil analisis internal untuk kelemahan adalah (a) tingginya angka kemiskinan; (b) terbatasnya kemampuan dan tenaga kerja profesionalisme pengelolaan pendapatan daerah, manajemen dan kelembagaan; (c) lemahnya struktur kelembagaan dan aparatur pemerintah dan (d) kesadaran masyarakat yang kurang dalam kegiatan pembangunan. Kekuatan dari faktor internal ditinjau besarnya dampak dari sektor-sektor perekonomian terhadap peningkatan pembangunan daerah adalah sektor pertanian. Adapun faktor eksternal yang merupakan kesempatan bagi pembangunan ekonomi adalah pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah serta perbaikan sarana prasarana transportasi serta perekonomian Provinsi Banten. Sedangkan dari sisi ancaman berupa dampak pencabutan subsidi dan fluktuasi nilai tukar rupiah.


Hasil dan Pembahasan

Wilayah Geografis
Posisi geografis Provinsi Banten berada antara 507’50” – 701’11” LS dan 10501’11” –106012’ BT dengan luas wilayah 9.160,70 km2. Batas wilayah sebelah utara oleh Laut Jawa, sebelah barat dengan Selat Sunda serta di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumberdaya laut yang potensial. Terdapat sekitar 50 pulau di Kepulauan Seribu yang termasuk wilayah Provinsi Banten. Letak geografis yang ada sangat mendukung untuk perkembangan agribisnis. Ditinjau dari penggunaan lahan, sebagian besar lahan dipergunakan untuk kebun campuran, persawahan dan tegalan.
Ekosistem wilayah Banten pada dasarnya terdiri dari sawah irigasi teknis dan setengah teknis, pemukiman, industri, bukit-bukit bergelombang serta hutan rakyat yang tidak terlalu produktif. Saat musim penghujan cuaca didominasi oleh angin barat. Pada musim kemarau, cuaca didominasi oleh angin timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian selatan. Sebaran air permukaan dilihat dari jumlah dan penyebaran situ-situ yang ada. Jumlah situ secara keseluruhan di Provinsi Banten ada 70 buah dengan luas 2.400 ha.
Topografi perbukitan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15-25 persen mencakup wilayah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten dan Kota Tangerang serta bagian utara Kabupaten Pandeglang. Sedangkan topografi perbukitan terjal dengan kemiringan lereng lebih dari 25 persen terdapat di Kabupaten Lebak dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan.

Wilayah Administratif
Provinsi Banten memiliki wilayah seluas 9.160,70 km2, yang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dari keenam kabupaten/kota, Provinsi Banten terdiri dari 207 kecamatan, 1.432 desa dan 144 kelurahan.

Ekonomi
Besarnya PDRB suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sektor produksi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi Banten tahun 2002 adalah sektor industri pengolahan (49,87 persen). Sektor perdagangan, hotel dan restauran memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 18,12 persen. Dibandingkan dengan tahun 2000, sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restauran mengalami kenaikan 0,76 persen.
Urutan dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan peringkat investasi sektor pertanian di Provinsi Banten berdasarkan angka indeks pertanian adalah Kabupaten Lebak 0,47; Kabupaten Pandeglang 0,28; Kabupaten Serang 0,12; Kabupaten Tangerang 0,12 dan Kota Tangerang 0,01.
Selain sektor pertanian, Kabupaten Pandeglang juga memiliki potensi pembangunan pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya bawah tanah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pertambangan emas di Kecamatan Cimanggu. Berdasarkan analisis eksternal wilayah, sesuai dengan rencana dan arahan pengembangan Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang akan dijadikan sebagai kawasan sentra industri kecil dan menengah berbasis pertanian.
Potensi investasi Industri di Kabupaten Serang dialokasikan di dua zona industri, yaitu Zona Industri Serang Timur seluas ± 15.000 ha dan di Serang Barat seluas ± 4.000 ha. Peruntukan Zona Industri Serang Timur adalah industri yang bersifat padat karya, selain Zona Industri Serang Barat yang prospektif. Selain itu banyak obyek wisata daerah pantai dan cagar alam.
Selain berpotensi tinggi untuk pertanian karena kesuburan tanahnya, Kabupaten Lebak memiliki potensi sejumlah bahan tambang. Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan terletak di daerah pegunungan menyebabkan Kabupaten Lebak dikenal sebagai wilayah perkebunan. Kabupaten Lebak dikenal sebagai perkebunan kelapa sawit terluas di Pulau Jawa.
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah limpahan aktifitas dari Provinsi DKI Jakarta yaitu berupa limpahan industri, pemukiman, perkantoran dan infrastruktur jalan serta kereta api.
Potensi Kota Tangerang terletak pada sektor industri, pariwisata, budaya dan sektor perhubungan. Keberadaan bandara Soekarno-Hatta merupakan potensi besar bagi Kota Tangerang untuk mengembangkan sektor industri dan perdagangan.
Kota Cilegon merupakan salah satu daerah andalan bagi Provinsi Banten dalan sektor industri yang berskala nasional maupun yang sudah berorientasi ekspor.
Ditinjau dari segi perekonomian, persentase jumlah desa tertinggal dengan urutan tiga terbesar adalah Kabupaten Lebak sebesar 63,33 persen, Kabupaten Pandeglang sebesar 51,34 persen, Kabupaten Serang terdapat 35,92 persen.

Penduduk dan Tenaga Kerja
Jumlah penduduk di Provinsi Banten tahun 2001 berdasarkan hasil SUSENAS 2001 pada keadaan bulan Februari 2001 adalah 8.258.055 jiwa dan mayoritas beragama Islam dengan akar spiritual yang kuat. Sebagai daerah yang terbuka bagi setiap warga, di Banten terdapat pula warga negara asing yang sebagian besar warga asing asal Cina dari keturunan RRC dan Taiwan (71,96 persen).
Angka ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan jumlah penduduk usia non produktif dan jumlah penduduk produktif. Pada tahun 2000 angka ketergantungan untuk Kabupaten Lebak sebesar 72,66 persen, Kabupaten Pandeglang sebesar 70,42 persen, Kota Tangerang sebesar 47,14 persen, Kabupaten Serang sebesar 40,15, Kabupaten Tangerang sebesar 35,74 persen dan Kota Cilegon sebesar 34,86 persen.
Angka melek huruf pada tahun 1999 untuk Tangerang 88,7 persen; Lebak 90,8 persen, Serang 92,2 persen Pandeglang 93,2 persen dan Kota Tangerang 94,3 persen. Rata-rata lama sekolah pada tahun 1999 untuk Kota Tangerang 8,8 tahun, Tangerang 6,6 tahun, Serang 5,9 tahun, Lebak 5,5, tahun dan Pandeglang 5,3 tahun. Dibandingkan dengan tahun 1996, baik untuk angka melek huruf maupun rata-rata lama sekolah di tahun 1999 untuk semua kabupaten/kota mengalami kenaikan.
Sebagian besar penduduk Banten (tahun 2000), sebesar 780.217 jiwa (25,37 persen), bekerja di sektor pertanian dan paling sedikit bekerja pada sektor listrik, gas dan air. Penduduk tersebut sebagian besar berada di Kabupaten Lebak (68,45 persen), Kabupaten Pandeglang (51,33 persen) dan Kabupaten Serang (34 persen). Penduduk yang bekerja di pertambangan dan penggalian paling banyak ada di Kabupaten Lebak. Adapun daerah yang sudah berorientasi pada kegiatan industri seperti Kota Tangerang (34,65 persen), Kabupaten Tangerang (28,78 persen) dan Kota Cilegon (28,50 persen) dengan jumlah penduduk yang pada umumnya bekerja di sektor industri. Selain itu, Kabupaten Tangerang penduduknya paling banyak bekerja di sektor perdagangan, hotel, restauran, angkutan, bank dan jasa lainnya.
Secara umum jumlah angka pengangguran di Provinsi Banten relatif kecil, hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah penduduk bekerja terhadap angkatan kerja yang cukup besar yaitu 95,73 persen.
Ditinjau berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin (tahun 2002), terdapat kecenderungan bahwa daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri memiliki persentase penduduk miskin yang kecil, seperti Kota Tangerang (0,4 persen), Kabupaten Tangerang (6,07 persen) dan Kota Cilegon (6,47 persen). Dibandingkan dengan tahun 1999, daerah yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Pandeglang dari 20,51 persen menjadi 6,70 persen.
Gini rasio menunjukkan suatu ukuran statistik tentang distribusi pendapatan yang bernilai 0 sampai 1. Nilai 1 mengindikasikan kesenjangan pendapatan sempurna, sedangkan nilai 0 mengindikasikan distribusi pendapatan merata sempurna. Gini rasio untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan peringkat terbesar adalah Kabupaten Serang (0,252), Kota Cilegon sebesar (0,244), Kabupaten Pandeglang sebesar (0,226), Kabupaten Tangerang (0,222), Kabupaten Lebak (0,211) dan Kota Tangerang (0,190)

Sarana dan Prasarana
Daya tampung SMP tidak seimbang dengan jumlah lulusan SD. Jumlah lulusan SD sebesar 190 ribu siswa, sedangkan daya tampung SLTP baik negeri maupun swasta sebesar 117 ribu siswa. Sampai dengan tahun 2001, sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) sudah memadai untuk menampung penduduk usia sekolah dengan jumlah sekolah 894 sekolah yang tersebar di 22 kecamatan. Walaupun jumlahnya masih terbatas, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tersebar di tiap-tiap kecamatan, begitu juga dengan sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Banten adalah Untirta, Unis, IAIB, STAIN, STIA dan AMIK
Sarana pembangunan transport yang ada berupa jaringan jalan darat. Selama kurun waktu sampai tahun 2000, jalan darat dalan kondisi baik 36,22 persen dan 34,54 persen rusak berat. Mengingat fungsi jalan memegang peranan penting dalam memacu peningkatan perekonomian masyarakat, maka jalan dengan kondisi rusak dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan.
Sebagai daerah yang paling padat penduduknya, Kota Tangerang tidak memiliki keseimbangan yang memadai antara pertumbuhan panjang jalan dan pertumbuhan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan pada tahun 2000 sebesar 5-10 persen, sedangkan panjang jalan hanya 0,2-0,5 persen

Kebijakan Pemerintah Daerah
Visi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah iman dan taqwa, landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera. Terdapat 8 misi Pemerintah Provinsi Banten, yaitu (1) menyiapkan landasan pembangunan dan sistem kepemerintahan yang kokoh serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah; (2) mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) yang didukung oleh penegakan supremasi hukum; (3) meningkatkan sumberdaya manusia dan kemandirian masyarakat serta pemasyarakatan IPTEK; (4) menggalang semangat kebersamaan dan solidaritas untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan; (5) mendorong pensinergian keanekaragaman potensi untuk mengoptimalkan dan percepatan pembangunan; (6) meningkatkan partisispasi aktif dan kemitraan yang sinergis seluruh komponen pelaku pembangunan (stakeholders); (7) mewujudkan pembangunan dan berkelanjutan yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan; (8) menumbuhkembangkan budaya Banten dan kehidupan masyarakat Provinsi Banten yang agamis.

Kebijakan Pembangunan
Terdapat enam core bisnis Provinsi Banten, yaitu: sumberdaya manusia, bidang kelautan, agribisnis, industri, pariwisata dan jasa. Potensi sektor pariwisata didukung oleh kondisi alam dan juga didukung oleh seni budaya debus, patingtung, ubrug, syaman, belerk, terbang gede, wawaca, mawalan, rudat dan gacle.
Berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia, Provinsi Banten mendapatkan block grant atau dana hibah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk 116 sekolah, termasuk pembangunan 6 unit sekolah baru. Dana hibah tersebut disebut Workshop Subsidi Imbal Swadaya Sekolah. Selain itu diluncurkan program pendidikan ketrampilan pasca SLTA dan SLTP yang tidak lulus UAN (Ujian Akhir Negara). Program tersebut disebut Community College di setiap kabupaten/kota. Program tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa biaya pendidikan murah. Program tersebut berupa kursus komputer dan bahasa Inggris berlokasi di SMKN 1 Serang dan kursus otomotif di SMKN 2 Serang.

Strategi Kebijakan
Strategi pembangunan untuk PROPEDA secara umum bertujuan untuk (1) menata pemanfaatan SDA yang sesuai untuk komoditas unggulan dan daya dukungnya; (2) menyiapkan tenaga terampil di bidang agribisnis, agrowisata dan kepariwisataan; (3) mengoptimalkan obyek wisata; (4) menggali potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; (5) membuka peluang usaha bagi masyarakat dan swasta dalam mengembangkan potensi daerah; (6) menggalakan mitra usaha dengan swasta terutama untuk pemasaran; (7) meningkatkan setiap aparatur untuk meningkatkan kualitas baik melalui pendidikan formal maupun non formal; (8) menegakkan supremasi hukum; (9) pelestarian lingkungan; (10) menjaga kelestarian keaneragaman sumberdaya hayati; (11) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (12) mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk melalui pemberdayaan keluarga; (13) meningkatkan pendidikan dasar masyarakat, dan (14) meningkatkan kualitas jalan dengan melibatkan partisipasi swasta/investor dan masyarakat.
Strategi daerah dihadapkan untuk mempertahankan swasembada pangan, mencapai swasembaga palawija, meningkatkan kemampuan sektor-sektor produktif lain agar struktur pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Pengembangan sektor pariwisata, sektor lingkungan hidup, sektor perhubungan, sektor pertambangan, sektor jasa, sektor industri didukung pembangunan pertanian yang tangguh dan secara bertahap dipancangkan tonggak pembangunan industri non pertanian serta pengembangan sub sektor peternakan.


Posisi Strategis Daerah

Analisis IDSW Provinsi di Pulau Jawa
Daya saing suatu wilayah dalam perspektif teknologi ditentukan oleh posisi strategis wilayah tersebut. Posisi strategis tersebut ditentukan oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal berupa kemampuan teknologi, sedangkan lingkungan eksternal berupa iklim teknologi.
Kemampuan teknologi adalah kemampuan suatu wilayah untuk mengembangkan teknologinya sendiri serta mengasimilasikan berbagai jenis teknologi impor. Indikator kemampuan teknologi berupa (1) profil sumberdaya alam; (2) profil sumberdaya manusia dan (3) profil infrastruktur teknologi. Adapun iklim teknologi adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi komponen teknologi (technoware, humanware, infoware, orgaware) dan tingkatan (perusahaan, industri, sektor dan spasial) pengkajian. Indikator iklim teknologi terdiri dari (1) perkembangan sosial ekonomi wilayah; (2) keadaan prasarana fisik dan jasa pendukung; (3) ketersediaan personil iptek dan pengeluaran untuk litbang; (4) skenario iptek dalam sistem produksi dan (5) tingkat inovasi di industri dan komitmen makro dalam pengembangan iptek (Lampiran, Tabel 6.4).
Berdasarkan hasil pengolahan data untuk menentukan IDSW dalam perspektif teknologi provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa dari keenam provinsi yang ada, Provinsi Banten berada di urutan ke 5 (Tabel 6.1). Ternyata kedua provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Banten berada pada peringkat IDSW yang ekstrem, Provinsi DKI Jakarta berada pada peringkat tertinggi dan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat terendah.
Diketahui pula bahwa IDSW perspektif teknologi keenam provinsi yang dianalisis lebih banyak dipengaruh oleh iklim teknologi dari pada kemampuan teknologi. Berdasarkan rasio antara kemampuan teknologi dan iklim teknologi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Banten (0,74) berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta (0,68).

Analisis IDSW Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Peringkat IDSW dalam perspektif teknologi kabupaten/kota di Provinsi Banten dari yang terbesar adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh KPPOD (2002), diantara keempat kabupaten/kota (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak) terdapat kesamaan urutan besarnya pemeringkatan antara indeks daya tarik investasi dan indeks daya saing wilayah dalam perspektif teknologi.
Ada kecenderungan bahwa bila daerah yang letaknya berdekatan dengan provinsi yang memiliki IDSW yang tinggi (DKI Jakarta), misalnya Kota Tangerang, maka daerah tersebut memiliki nilai IDSW yang tinggi pula. Sedangkan daerah yang letaknya dekat dengan provinsi yang berindeks rendah (Jawa Barat), misalnya Kabupaten Lebak, daerah tersebut memiliki nilai IDSW yang rendah pula .

Kota Tangerang (Posisi kuadran 1)
Sebagai daerah yang menempati urutan tertinggi IDSW dan berada di kuadran pertama, Kota Tangerang relatif lebih banyak dipengaruhi oleh iklim teknologi (Tabel 6.2). Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, variabel rasio PAD per pengeluaran rutin dan variabel rasio penjualan barang modifikasi per total penjualan barang yang dominan mempengaruhi iklim teknologi. Variabel pertama menunjukkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan SDM (pegawai pemerintah), semakin tinggi rasio maka semakin besar dana (PAD) yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan berteknologi pegawai pemerintah. Sedangkan variabel kedua menunjukkan nilai tambah dari proses poduksi untuk Kota Tangerang yang merupakan daerah industri.
Baik persentase rata-rata rasio pengeluaran SDM per pengeluaran pembangunan, maupun persentase rasio rata-rata pengeluaran IPTEK per pengeluaran pembangunan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain berada di posisi terendah. Meskipun demikian angka melek huruf sangat besar (94,3 persen) dengan rata-rata lama bersekolah sudah memenuhi program wajib belajar 9 tahun.
Dapat dikatakan bahwa ada kemampuan untuk meningkatkan SDM di lingkungan pemerintah daerah, namun kemauan pihak pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan SDM bagi masyarakat relatif kurang mendapat perhatian.

Dengan angka ketergantungan yang rendah (47,14 persen) dan gini rasio 0,19 untuk masyarakat dengan jumah penduduk miskin yang relatif sedikit (0,4 persen), memungkinkan bagi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor industri dan perdagangan (kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 53,61 persen terhadap PDRB) untuk meningkatkan SDM atau pengetahuan IPTEK atas swadaya masyarakat. Hal ini ditandai banyak bermunculan sekolah-sekolah swasta yang banyak diminati oleh masyarakat.

Kabupaten Serang (Posisi kuadran 3)
Meskipun hanya menduduki urutan ketiga terbesar tingkat IDSW, hanya Kabupaten Serang yang lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan teknologi (lingkungan internal) dari pada oleh iklim teknologi (lingkungan eksternal). Dari keempat belas variabel kemampuan teknologi, variabel yang dominan tersebut adalah (i) rasio luas non sawah untuk pertanian per luas wilayah dan (ii) rasio luas sawah per luas wilayah (kelompok variabel profil SDA), (iii) variabel rata-rata lama bersekolah (kelompok variabel SDM) dan (iv) variabel rasio anggaran IPTEK per pengeluaran pembangunan (kelompok variabel infrastruktur teknologi).
Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi banten, nilai indeks variabel lama bersekolah untuk Kabupaten Serang paling tinggi. Besarnya variabel rata-rata lama bersekolah tersebut dimungkinkan karena sarana dan prasarana pendidikan yang cukup baik di Kabupaten Serang yang didukung adanya program community college.
Arah kebijakan dan perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan SDM dan IPTEK ikut mendukung kondisi ini. Pernyataan ini ditunjukkan oleh rata-rata rasio pengeluaran IPTEK per pengeluaran pembangunan dari tahun 1994 sampai tahun 2002. Persentase rata-rata rasio tersebut untuk Kabupaten Serang mempunyai nilai tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Persentase rasio pengeluaran IPTEK per pengeluaran pembangunan dari tahun 1994 –2002 berkisar antara 2,15–2,86 persen (gambar 2). Hanya pada tahun 2001, rasio tersebut mengalami penurunan yang tajam (0,87 persen), namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2002 (2,63 persen).

Gambar 6.2. Persentase Pengeluaran SDM per Pengeluaran Pembangunan

Adapun persentase rata-rata rasio pengeluaran untuk pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan olah raga (SDM) per pengeluaran pembangunan Kabupaten Serang berada di atas nilai rasio Provinsi Banten (Tabel 6.2). Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase rasio pengeluaran SDM per pengeluaran pembangunan dari tahun 1994 –2002 berkisar antara 9,71 –16,54 persen.


Kabupaten Pandeglang (Posisi kuadran 3)
Berbeda dengan Kabupaten Serang yang juga berada di kuadran 3, dimana nilai IDSW untuk Kabupaten Serang banyak
dipengaruhi oleh kemempuan teknologi, nilai IDSW Kabupaten Pandeglang lebih banyak dipengaruhi oleh iklim teknologi. Variabel-variabel iklim teknologi yang berpengaruh besar terhadap IDSW Kabupaten Pandeglang adalah (i) rasio rumah tangga yang tidak memiliki surat miskin per total rumah tangga, (ii) rasio penjualan barang modifikasi per total penjualan barang dan (iii) rasio anggaran pendidikan per total pengeluaran pembangunan.
Meskipun angka melek huruf relatif tinggi (93,2 persen), namun rata-rata lama bersekolah masih rendah (5,3 tahun). Pada tahun 2000 variabel rasio anggaran pendidikan per total pengeluaran pembangunan mencapai angka tertinggi (100). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Antara tahun 1994-2000, rata-rata rasio pengeluaran SDM per pengeluaran pembangunan relatif tinggi (17,09 persen) dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten dan relatif rendah (0,68 persen) untuk rasio pengeluaran IPTEK per pengeluaran pembangunan (gambar 6.3).
Tingginya rasio penjualan barang modifikasi per total penjualan barang kemungkinan karena kabupaten ini banyak terdapat sentra industri kecil dan industri menengah sesuai dengan rencana pengembangan Provinsi Banten terhadap Kabupaten Pandeglang.

Kesimpulan
Peringkat IDSW dalam persepektif teknologi berdasarkan pengolahan data dengan metode penentuan peringkat dari data normal untuk 4 kabupaten/kota (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak) di Provinsi Banten mempunyai urutan yang sama untuk indeks daya saing investasi yang dilakukan oleh KPPOD.
Ada kecenderungan bahwa daerah yang letaknya berdekatan dengan provinsi yang memiliki IDSW yang tinggi (DKI Jakarta), misalnya Kota Tangerang, daerah tersebut memiliki nilai IDSW yang tinggi pula. Sedangkan daerah yang letaknya dekat dengan provinsi yang berindeks rendah (Jawa Barat), misalnya Kabupaten Lebak, daerah tersebut memiliki nilai IDSW yang rendah pula . Dengan kata lain, Iklim teknologi
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu usaha ke arah peningkatan daya saing wilayah dalam perspektif teknologi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang berkaitah dengan kebijakan teknologi melalui peningkatan SDM tertuang dalam misi pemerintah Provinsi Banten (poin ke 3), kebijakan pembangunan (Workshop Subsidi Imbal Swadaya Sekolah dan program Community College) serta strategi kebijakan PROPEDA (poin ke 7 dan ke 13).
Posisi Kota Tangerang terletak di kuadran 1 terhadap kemampuan dan iklim teknologi diperjelas dengan tingginya angka indeks daya saing wilayah dalam perspektif teknologi (40,47). Tingginya indeks tersebut disebabkan tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat terutama terhadap peningkatan kualitas SDM. Hal ini disebabkan rata-rata lama bersekolah telah memenuhi program wajib belajar 9 tahun meskipun peran pemerintah daerah terhadap iptek dan peningkatan kualitas SDM di masyarakat relatif kecil. Partisipasi tersebut ditunjang oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Bagi peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah, pemda sesungguhnya memiliki kemampuan secara finansil.
Meskipun dari kuadran 3 bisa langsung dapat menuju kuadran 1, namun perlu dicatat bahwa strategi ini memerlukan dana lebih besar dan kendala lebih kompleks. Terdapat perbedaan strategi antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang untuk menuju kuadran 1. Bagi Kabupaten Pandeglang, strategi yang dipilih sebaiknya adalah melalui kuadran 2 dan selanjutnya menuju kuadran 1. Strategi ini ditempuh karena IDSW kabupaten ini lebih banyak dipengaruhi oleh iklim teknologi dari pada kemampuan teknologi.
Sedangkan IDSW Kabupaten Serang lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan teknologi. Strategi yang sebaiknya dipilih untuk menuju kuadran 1 adalah dari kuadran 3 melalui kuadran 4 untuk menuju kuadran 1.
Baik Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Kabupaten Serang, keduanya relatif besar perhatiannya terhadap pembangunan SDM dan teknologi. Berdasarkan data keuangan daerah dari tahun 1994-2002, Persentase pengeluaran Pemerintah Kabupaten Serang relatif lebih besar terhadap pembangunan IPTEK dibandingkan persentase pengeluaran terhadap pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepercayaan, pemuda dan olah raga (SDM). Sementara pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih perhatian terhadap pembangunan SDM dari pada pembangunan IPTEK.
Seperti kasus Kota Tangerang, selain peran dari pemerintah daerah harus ada peran serta dari pihak masyarakat. Agar masyarakat mampu berpartisipasi perlu tercapai kesejahteraan secara ekonomi. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi daerah. Dengan demikian tingkat daya saing wilayah diharapkan dapat lebih baik.
Sesuai dengan strategi kebijakan Pemda Provinsi Banten untuk mempertahankan swasembada pangan, pembangunan perekonomian Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diharapkan tetap berorientasi pertanian dengan tetap memperhatikan potensi-potensi lain.
Baik Kabupaten Serang maupun Kabupaten Pandeglang masih ada peluang menggali potensi daerah masing-masing. Peluang tersebut ditunjukkan oleh rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB yang nilainya kurang dari 1 persen. Rasio untuk Kabupaten Serang sebesar 0,49 persen dan Kabupaten Pandeglang sebesar 0,25 persen. Potensi Kabupaten Serang terutama sektor perikanan laut serta sektor industri kecil dan menengah. Potensi Kabupaten Pandeglang terutama sektor pariwisata dan industri padat karya.





T